Ulasan Kantor Geuchik Gampong Labuhan Keude

• 

  Ari SY 5

  2018-05-13T19:39:40.611Z

  Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003. Qanun ini masih berlaku sampai sekarang karena Kabupaten Aceh Besar belum merevisi Qanun Kabupatensebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh. Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Gampong. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Keuchik. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yaitu Keuchik, Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong. Pemerintah gampong ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Selain itu juga mengenai alokasi dana gampong harus dijelaskan kepada masyarakat, baik menyangkut pengeluaran maupun penerimaan agar tidak timbul anggapan yang macam-macam dalam masyarakat. Namun kenyataannya pertanggung jawaban inilah yang masih kurang dilakukan, sehingga akhirnya masyarakat cenderung menilai adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana gampong. Selain itu, juga ada gampong yang belum membentuk Reusam Gampong yang merupakan peraturan yang harus ada dan dibuat oleh Keuchik berdasarkan persetujuan dari Tuha Peut untuk ketertiban masyarakat gampong.

• 

  Abd Samad 5

  2016-12-01T17:15:10.650Z

  Pemerintah Desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebutan „desa‟ disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya „huta/nagori‟ di Sumatera Utara, ;;gampong‟ di Aceh, „nagari‟ di Minangkabau, „marga‟ di Sumatera bagian selatan,„tiuh‟ atau „pekon‟ di Lampung, „desa pakraman/desa adat‟ di Bali, „lembang‟ di Toraja, „banua‟ dan „wanua‟ di Kalimantan, dan „negeri‟ di Maluku. Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa disajikan dalam tabel sebagai berikut: Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Uraian Pemerintah Daerah Pemerintah Desa - 1 - Pemilihan Langsung - PILKADES - 2 - Masa Jabatan - 6 Tahun - 3 - Eksekutif - Kepala Desa - 4 - Legislatif - BPD (Permusyawaratan) - 5 - Perencanaan - RPJM Desa RKP Desa - 6 - Sumber Pendanaan Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan Asli Desa Transfer (Dana Desa, ADD dll) - Lain-Lain Pendapatan - 7 - Anggaran - APB Desa - 8 - Kekayaan yg Dipisahkan - BUM Desa - 9 - Laporan-Laporan - - Semesteran - Laporan Pelaksanaan APB Desa - - Tahunan - LPPD, LKPJ, Info Masy Desa - - Akhir Masa Jabatan - LPPD AMJ Desa - 10- Laporan Kekayaan - Laporan Kekayaan Milik Desa Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:  Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  Kewenangan lokal berskala Desa;  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Hak Asal Usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.